Tajuk.co JAKARTA – Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin menerima audiensi sejumlah lembaga yang bergerak di bidang disabilitas. Dalam pertemuan dibahas berbagai tantangan penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas.
Hadir dalam kesempatan itu Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas, Deka Kurniawan serta perwakilan lembaga penyelenggaran pendidikan yang peduli disabilitas. Peserta audiensi meminta Pemprov DKI meningkatkan perhatian untuk para disabilitas, utamanya keberpihakan anggaran untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana, daya tampung sekolah, hingga kebutuhan guru pendidikan khusus yang masih belum terpenuhi.
Pada kesempatan itu, Suhud mendengarkan langsung berbagai aspirasi dari para pengelola lembaga. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah masih banyaknya calon peserta didik penyandang disabilitas yang harus masuk daftar tunggu lantaran keterbatasan ruang belajar, fasilitas, hingga kapasitas sekolah.
Menurut Suhud, kondisi tersebut harus segera diatasi agar setiap anak penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.
“Pendidikan adalah hak setiap warga negara, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Karena itu, persoalan keterbatasan ruang belajar, fasilitas, maupun tenaga pendidik harus menjadi perhatian bersama agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan untuk bersekolah,” ujar Suhud, Kamis (6/8/2026).
Suhud menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta telah menunjukkan komitmennya dalam memenuhi hak penyandang disabilitas melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Berbagai kebijakan, termasuk penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) juga telah memperluas akses penyandang disabilitas terhadap layanan publik.
Meski demikian ia menilai, implementasi kebijakan tersebut masih perlu diperkuat. Penambahan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas layanan, serta pemenuhan kebutuhan guru pendidikan khusus menjadi langkah penting guna mewujudkan pendidikan inklusif di ibu kota.
“Regulasi yang kita miliki sudah menjadi fondasi yang baik. Tantangan berikutnya adalah memastikan pelaksanaannya benar-benar dirasakan masyarakat melalui penambahan sarana, peningkatan kualitas layanan pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan guru pendidikan khusus,” katanya.
Suhud berharap, audiensi tersebut menjadi langkah awal untuk menghadirkan solusi konkret melalui sinergi antara DPRD, Pemprov DKI Jakarta, Komisi Nasional Disabilitas, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Marilah kita bersama-sama membangun Jakarta yang semakin inklusif, dengan memastikan setiap anak penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan belajar yang setara, fasilitas yang memadai, dan layanan pendidikan yang berkualitas. Dukungan semua pihak akan menjadi kunci terwujudnya pendidikan yang adil dan inklusif bagi seluruh warga Jakarta,” tandasnya.
Audiensi tersebut turut dihadiri Direktur Eksekutif Yayasan Cagar, Ismunawaroh; perwakilan Yayasan Mitra Ananda Elok, Handry Fahmi Muzahal; Koordinator Pusat Studi Kota Dunia (PUSKOD), Dedi Supriadi; serta Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas, Deka Kurniawan.
