Tajuk.co, JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mempertanyakan mekanisme penugasan Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang disebut diutus Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri prosesi pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.
Menurut Bambang Pacul, hubungan antara Presiden dan Ketua MPR sebagai pimpinan lembaga tinggi negara bersifat konsultatif, bukan hubungan yang didasarkan pada mekanisme perintah.
“Saya belum terinfo. Tapi, kalau Pak Presiden mengutus Ketua MPR, saya kira mekanismenya tidak seperti itu,” kata Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7).
Ia menjelaskan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden dan Ketua MPR memiliki kedudukan yang setara sebagai pimpinan lembaga tinggi negara. Karena itu, komunikasi di antara keduanya dilakukan melalui mekanisme konsultasi, bukan instruksi.
“Bahwa tata beracara di dalam ketatanegaraan kita sesama lembaga tinggi negara sifatnya konsultatif. Tidak ada prosedur kemudian memerintahkan,” ujarnya.
Bambang Pacul menambahkan, apabila MPR hendak mengirimkan perwakilan dalam kapasitas kelembagaan, keputusan tersebut semestinya dibahas dan diputuskan melalui rapat pimpinan MPR.
“Kalau sesuai peraturan, pimpinan MPR rapat. Kemudian dari rapat itu diputuskan apakah MPR akan mengirimkan utusan atau memberikan pertimbangan tertentu,” katanya.
Namun demikian, ia membedakan apabila penugasan tersebut dilakukan dalam kapasitas sebagai kader partai politik.
“Kalau bahwa itu sebagai kader, itu bisa. Tapi kalau bertindak sebagai Ketua MPR, ya beda,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan dirinya bersama Menteri Luar Negeri Sugiono mendapat penugasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Masyhad, Iran.
Menurut Muzani, kehadirannya bersama Menteri Luar Negeri merupakan bentuk penghormatan pemerintah Indonesia kepada Iran atas wafatnya pemimpin tertinggi negara tersebut. Prosesi pemakaman dijadwalkan berlangsung pada 9 Juli 2026 di Masyhad.
