Tajuk.co ANTALYA – Indonesia mendorong pengembangan pembiayaan berkelanjutan yang tidak hanya mendukung restorasi gambut terdegradasi, tetapi juga memberikan insentif bagi perlindungan ekosistem gambut yang masih utuh serta pemberdayaan masyarakat yang berperan dalam pengelolaannya. Pendekatan tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, dalam sesi “The Peatlands Finance Case: Unparalleled Carbon, Water and Resilience Returns Based on Offer” pada 9th Global Landscapes Forum (GLF) Investment Case Symposium di Antalya, Türkiye, Rabu (18/11/2026), bertepatan dengan penyelenggaraan COP31 UNFCCC.
Forum yang diselenggarakan Global Peatlands Initiative (GPI) tersebut membahas peluang pengembangan pembiayaan gambut melalui berbagai instrumen, mulai dari hibah dan pendanaan berbasis hasil hingga pembiayaan campuran (blended finance) dan investasi jangka panjang. Diskusi mempertemukan lembaga pembiayaan internasional, organisasi konservasi, pelaku investasi, dan para ahli untuk mengeksplorasi pendekatan yang dapat memperluas perlindungan serta pemulihan ekosistem gambut.
Dalam forum tersebut, Haruni membagikan pengalaman Indonesia dalam pengembangan pendanaan REDD+ berbasis hasil (results-based finance) melalui kerja sama dengan Pemerintah Norwegia dan Green Climate Fund (GCF). Melalui kemitraan dengan Norwegia, Indonesia sebelumnya memperoleh kontribusi sebesar AS$216 juta atas capaian pengurangan emisi dari sektor kehutanan. Pada rangkaian COP31, Norwegia kembali mengumumkan kontribusi tahap kelima sebesar AS$100 juta sebagai pengakuan atas kinerja Indonesia dalam menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
Menurut Haruni, pengalaman tersebut menunjukkan pendanaan berbasis hasil dapat diterapkan dalam skala nasional apabila didukung kebijakan yang kuat, sistem pemantauan yang kredibel, kelembagaan yang jelas, serta kemitraan internasional yang berkelanjutan. Namun, dukungan pembiayaan internasional harus dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan, termasuk memperkuat kapasitas pengelolaan ekosistem dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Indonesia memiliki sekitar 24 juta hektare ekosistem gambut yang berperan penting dalam menyimpan karbon, mengatur tata air, melindungi keanekaragaman hayati, dan menopang kehidupan masyarakat. Karena itu, perlindungan gambut merupakan bagian strategis dari pelaksanaan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 serta upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Haruni menekankan bahwa selama ini pembiayaan gambut banyak diarahkan pada restorasi kawasan terdegradasi, pembasahan kembali (rewetting), serta pengurangan emisi. Padahal, perlindungan ekosistem gambut yang masih utuh juga membutuhkan dukungan pembiayaan jangka panjang agar fungsi ekologisnya tetap terjaga dan risiko kerusakan dapat dicegah sejak dini.
“Menjaga gambut tetap basah, mencegah degradasi, dan mengurangi risiko kebakaran merupakan investasi penting bagi ketahanan iklim. Upaya pencegahan perlu memperoleh perhatian pendanaan yang sama pentingnya dengan restorasi,” jelasnya.
Pengalaman REDD+ dapat menjadi pembelajaran bagi pengembangan mekanisme insentif perlindungan gambut. Namun, tidak semua kegiatan konservasi gambut secara otomatis dapat menghasilkan kredit karbon. Oleh karena itu, Indonesia mendorong pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan yang saling melengkapi, termasuk pendanaan publik, pembiayaan konsesional, insentif berbasis kinerja, serta investasi swasta yang bertanggung jawab dengan tetap menjaga integritas lingkungan.
Dalam sesi tersebut, Pascal Martinez dari Global Environment Facility (GEF) menyoroti pentingnya menghubungkan investasi berkelanjutan dengan kebutuhan proyek di lapangan. Anton Willems dari Profonanpe berbagi pengalaman pembiayaan konservasi di Peru, sementara Felipe Lesmes-Palacio dari The Nature Conservancy menekankan peluang pembiayaan untuk perlindungan gambut yang masih terjaga. Matt Robinson dari Landscape Finance Lab membahas potensi pembiayaan berbasis karbon, keanekaragaman hayati, dan jasa tata air. Alexander Kornelsen dari Mission to Marsh mengangkat peluang inovasi teknologi pemantauan gambut, sedangkan Dianna Kopansky dari United Nations Environment Programme (UNEP) menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam pengembangan pendanaan ekosistem gambut.
Haruni juga menekankan bahwa masyarakat lokal harus ditempatkan sebagai mitra utama dalam perlindungan dan pengelolaan gambut, bukan sekadar penerima manfaat. Dukungan pembiayaan perlu membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pemantauan kondisi gambut, pencegahan kebakaran, restorasi ekosistem, serta pengembangan kegiatan usaha dan penghidupan yang berkelanjutan.
Melalui forum internasional tersebut, Indonesia menegaskan pentingnya pendekatan pembiayaan yang memberikan perhatian seimbang terhadap restorasi gambut terdegradasi, pencegahan kerusakan, dan perlindungan gambut yang masih utuh. Kementerian Kehutanan mendorong penguatan kolaborasi dengan mitra pembangunan, lembaga pembiayaan, organisasi konservasi, dan dunia usaha agar investasi gambut tidak hanya menghasilkan manfaat iklim, tetapi juga memperkuat ketahanan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.












