Tajuk.co JAKARTA – Pengukuhan Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) DPRD DKI Jakarta menjadi langkah awal untuk memperkuat peran legislator perempuan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Setelah resmi dikukuhkan hari ini, Rabu (11/11) KPP akan segera menyusun program kerja dengan fokus pada perlindungan perempuan, anak, dan penguatan keluarga di Jakarta.
Ketua KPP DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, selain memperjuangankan keterwakilan perempuan dalam politik, program organisasi juga menyasar kontribusi nyata dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Sebagai langkah awal, jajaran pengurus akan mengikuti Konsolidasi Nasional (Konsolnas) KPP Republik Indonesia pada 25–27 November 2026. Pertemuan tersebut akan menjadi kesempatan untuk memperkuat koordinasi sekaligus menghimpun masukan sebagai bahan penyusunan program kerja KPP DKI Jakarta.
“Setelah dikukuhkan, ini menjadi amanah buat kita untuk segera bekerja. Kita akan persiapkan Konsolnas dulu,” ujar Solikhah di gedung DPRD DKI Jakarta.
Setelah agenda nasional tersebut, KPP DKI Jakarta berencana menggelar koordinasi dan konsolidasi bersama anggota DPRD pada awal 2027. Sebanyak 26 pengurus akan dilibatkan dalam pelaksanaan program organisasi agar agenda yang disusun dapat berjalan secara terarah dan menjangkau kebutuhan masyarakat.
Solikhah turut menyoroti persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih membutuhkan perhatian serius. Menurutnya, upaya perlindungan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi berbagai unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan.
Karena itu, ia mendorong penguatan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, baik dalam merumuskan kebijakan maupun menjalankan program yang memberikan perlindungan dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
“Eksekutif dan legislatif harus berkolaborasi untuk mewujudkan program-program yang lebih berpihak kepada masyarakat, perempuan, dan anak,” pungkas Solikhah.
Ia berharap seluruh fraksi, partai politik, serta unsur pemerintahan dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program KPP. Dengan kolaborasi tersebut, KPP DPRD DKI Jakarta diharapkan tidak hanya menjadi wadah penguatan keterwakilan perempuan di parlemen, tetapi juga mampu mendorong kebijakan dan program yang berdampak bagi perlindungan perempuan, anak, dan keluarga di Jakarta.
