Tajuk.co, LONDON — Inggris bersiap menata ulang hubungannya dengan Israel dan mengambil posisi yang lebih aktif dalam mendukung hak-hak warga Palestina.
Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband dijadwalkan menyampaikan kebijakan tersebut pada Selasa (8/9). Salah satu langkah yang akan diumumkan adalah pelarangan perdagangan sejumlah barang dan jasa yang berasal dari permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki.
Kebijakan tersebut juga berpotensi mencakup layanan yang berkaitan dengan permukiman, termasuk pembiayaan dan periklanan.
Miliband diperkirakan kembali menegaskan komitmen Inggris terhadap solusi dua negara sebagai jalan penyelesaian konflik Israel-Palestina. Ia juga akan menyerukan perlindungan terhadap hak-hak warga Palestina serta penghormatan terhadap hukum internasional.
Dalam pernyataannya di hadapan anggota parlemen, Miliband diperkirakan menggunakan bahasa yang lebih keras ketika membahas kondisi kemanusiaan yang dialami warga Palestina di Gaza.
Pemerintah Inggris menilai ekspansi permukiman Israel di Tepi Barat semakin mengancam peluang terbentuknya negara Palestina. Inggris sendiri telah lama menganggap permukiman sipil Israel yang dibangun di wilayah yang direbut dalam perang 1967 bertentangan dengan hukum internasional.
Rencana pelarangan perdagangan tersebut juga sejalan dengan pendapat penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) pada 2024 yang menyatakan negara-negara tidak boleh membantu atau mendukung pendudukan Israel di wilayah Palestina.
Sebelumnya, Inggris menghadapi persoalan teknis dalam menerapkan larangan perdagangan produk permukiman karena sulit membedakan barang yang diproduksi di permukiman dengan produk dari Israel. Melalui kebijakan baru, aktivitas perdagangan dan investasi tertentu yang berkaitan dengan permukiman akan dinyatakan ilegal.
Hubungan ekonomi kedua negara diperkirakan ikut terdampak. Nilai perdagangan barang dan jasa antara Inggris dan Israel tercatat sekitar 6 miliar pound sterling pada 2025. Besarnya dampak kebijakan tersebut masih akan bergantung pada respons Israel.
Miliband sebelumnya juga menyoroti pembatasan bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza oleh Israel dengan alasan keamanan. Pemerintah Israel membantah tuduhan tersebut.
Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bahkan merespons keras kebijakan Inggris dan menyerukan pengusiran duta besar Inggris dari Israel.
“Usir duta besar Inggris malam ini juga!” kata Smotrich.
Kritik juga datang dari Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee. Ia mengecam pemerintahan Partai Buruh Inggris dan menuduh kebijakan tersebut didorong oleh sentimen antisemitisme.
Sementara itu, Amerika Serikat sebelumnya juga menyampaikan keberatan terhadap ekspansi permukiman Israel di Tepi Barat. Washington bahkan meminta Israel membongkar sejumlah permukiman yang dibangun tanpa izin.
Inggris menilai perkembangan di Tepi Barat semakin mengkhawatirkan setelah Israel melanjutkan proyek permukiman E1 di sebelah timur Yerusalem. Proyek tersebut dikhawatirkan memutus wilayah Tepi Barat menjadi dua bagian dan semakin mempersempit peluang pembentukan negara Palestina.
Dorongan perubahan kebijakan Inggris juga muncul di tengah meningkatnya dukungan publik. Jajak pendapat Opinium yang diterbitkan European Council menunjukkan 46 persen warga Inggris mendukung pelarangan perdagangan barang dari permukiman Israel, sedangkan 18 persen menyatakan menolak.
Hasil tersebut menunjukkan dukungan terhadap pembatasan perdagangan dengan permukiman Israel lebih dari dua kali lipat dibandingkan jumlah warga yang menentangnya.
