Tajuk.co, JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong kebijakan anggaran yang memberi ruang lebih besar bagi pemerataan pembangunan hingga pelosok. Kebutuhan masyarakat di sekitar 80 ribu desa menjadi salah satu perhatian dalam penguatan hubungan fiskal pusat dan daerah.
Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menilai pembagian anggaran perlu mempertimbangkan tantangan setiap wilayah. Pandangan tersebut disampaikan dalam keterangan tertulis yang diberitakan ANTARA pada Rabu (21/10/2026).
Menurutnya, penentuan transfer ke daerah harus menggunakan ukuran yang terbuka dan jelas. Kondisi geografis, tingkat kemiskinan, serta risiko bencana perlu diperhitungkan agar alokasi dana menjawab kebutuhan warga.
Almuzzammil menekankan bahwa pemerataan juga bergantung pada ketepatan penyaluran sumber daya. Anggaran diharapkan membantu gubernur, bupati, dan wali kota menjalankan pelayanan serta pembangunan sesuai kondisi daerahnya.
Ia mendorong kemitraan pusat dan daerah yang saling menguatkan. Hubungan tersebut dinilai penting untuk memberi kesempatan setiap wilayah mengembangkan potensinya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penguatan daerah, menurut Almuzzammil, sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga keutuhan Indonesia. Karena itu, kebijakan fiskal perlu memastikan masyarakat desa memperoleh manfaat pembangunan secara lebih merata.
