Tajuk.co, CARDIFF — Wacana kemerdekaan kembali menguat di sejumlah wilayah Britania Raya. Pemimpin Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara bertemu di Cardiff, Wales, pada Senin (14/9/2026) untuk membahas hak menentukan masa depan politik masing-masing wilayah.
Pertemuan tersebut mempertemukan John Swinney dari Skotlandia, Rhun ap Iowerth dari Wales, dan Michelle O’Neill dari Irlandia Utara. Ketiganya kemudian menandatangani kesepakatan bersama yang menegaskan hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri.
Ketiga pemimpin tersebut berasal dari partai yang memiliki agenda nasionalisme di wilayah masing-masing, yakni Scottish National Party (SNP), Plaid Cymru, dan Sinn Fein. Mereka sama-sama mendorong kewenangan yang lebih luas dari pemerintah pusat di Westminster, meski tujuan dan strategi politik masing-masing tidak sepenuhnya sama.
Ada sejumlah faktor yang membuat isu pemisahan diri kembali menjadi perbincangan.
Irlandia Utara dan Keinginan Bersatu dengan Irlandia
Di Irlandia Utara, dorongan untuk meninggalkan Britania Raya memiliki kaitan erat dengan sejarah politik dan identitas masyarakatnya.
Sinn Fein merupakan salah satu kekuatan politik utama yang mendukung terbentuknya Irlandia yang bersatu. Partai tersebut menginginkan Irlandia Utara bergabung dengan Republik Irlandia dan tidak lagi berada di bawah pemerintahan Westminster.
Republik Irlandia sendiri telah memisahkan diri dari kekuasaan Inggris dan menjadi negara merdeka pada 1949. Sejak itu, masyarakat Irlandia Utara tetap terbagi dalam dua kelompok besar, yakni mereka yang ingin mempertahankan hubungan dengan Britania Raya dan kelompok yang menginginkan penyatuan dengan Republik Irlandia.
Dalam beberapa tahun terakhir, dukungan terhadap gagasan penyatuan Irlandia disebut mengalami peningkatan. Perubahan demografi dan dinamika politik membuat isu kemungkinan referendum mengenai masa depan Irlandia Utara kembali mencuat.
Skotlandia Kecewa karena Brexit
Sementara itu, persoalan Skotlandia banyak dipengaruhi oleh perbedaan pandangan politik dengan pemerintah pusat di London.
Skotlandia memang memiliki parlemen dan pemerintahan sendiri setelah proses devolusi pada 1999. Namun, kewenangannya tetap terbatas. Bidang seperti kesehatan, pendidikan, sebagian perpajakan, hukum, dan sejumlah urusan domestik berada di bawah pemerintahan Skotlandia.
Adapun pertahanan, hubungan luar negeri, imigrasi, konstitusi, serta sejumlah kebijakan ekonomi makro masih menjadi kewenangan pemerintah Britania Raya.
Salah satu titik penting dalam menguatnya sentimen kemerdekaan Skotlandia adalah referendum Brexit pada 2016. Mayoritas pemilih di Skotlandia saat itu memilih tetap menjadi bagian dari Uni Eropa.
Namun, keputusan Inggris secara keseluruhan untuk meninggalkan Uni Eropa tetap berjalan. Perbedaan pilihan tersebut kemudian memperkuat pandangan sebagian masyarakat Skotlandia bahwa keputusan politik London tidak selalu mencerminkan kehendak warga Skotlandia.
Sebelumnya, Skotlandia telah menggelar referendum kemerdekaan pada 2014 setelah mendapat persetujuan dari pemerintah Inggris. Hasilnya, sekitar 55 persen pemilih memilih tetap berada dalam Britania Raya.
Meski kalah dalam referendum, gerakan kemerdekaan Skotlandia tidak berhenti. Dukungan terhadap kemerdekaan masih menjadi salah satu agenda politik penting di wilayah tersebut.
Wales Ikut Mendorong Kewenangan Lebih Besar
Di Wales, tuntutan politik untuk memperoleh kewenangan lebih besar juga terus berkembang. Plaid Cymru menjadi salah satu kekuatan utama yang membawa gagasan nasionalisme Wales.
Seperti Skotlandia, Wales memiliki lembaga pemerintahan sendiri melalui sistem devolusi. Namun, sejumlah kewenangan penting masih berada di tangan pemerintah pusat Britania Raya.
Karena itu, sebagian kelompok nasionalis Wales mendorong perluasan kewenangan politik hingga membuka kemungkinan menuju kemerdekaan.
Meski tingkat dukungan terhadap kemerdekaan Wales secara historis tidak sebesar gerakan serupa di Skotlandia, isu tersebut semakin mendapatkan ruang dalam perdebatan politik Wales.
Pertemuan para pemimpin Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara di Cardiff menunjukkan bahwa tuntutan mengenai hak menentukan masa depan politik masing-masing wilayah kini kembali mendapatkan momentum.
Namun, ketiganya masih memiliki perbedaan mengenai cara dan waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu persoalan yang paling menentukan adalah apakah dan kapan referendum kemerdekaan dapat digelar.
Dengan demikian, meski sama-sama mengusung gagasan penentuan nasib sendiri, jalan Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara menuju kemungkinan perubahan status politik masih menghadapi proses panjang dan dinamika politik di Britania Raya.
