Tajuk.co, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan mengevaluasi penerapan kebijakan ganjil genap di sejumlah ruas jalan yang berada di sekitar kawasan pusat perbelanjaan. Evaluasi mencakup kawasan Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk hingga Kota Tua.
Rencana tersebut muncul setelah pelaku usaha pusat perbelanjaan mengeluhkan dampak pembatasan kendaraan terhadap jumlah pengunjung dan aktivitas perdagangan.
Pramono mengatakan kajian mengenai kebijakan ganjil genap akan segera dilakukan. Menurutnya, evaluasi tidak hanya menyasar satu kawasan, tetapi sejumlah ruas jalan yang terdampak kebijakan tersebut.
“Yang pertama untuk ganjil genap segera kita lakukan kajian. Memang bukan hanya di tempat yang tadi disampaikan. Di Gajah Mada, Hayam Wuruk, sampai dengan Kota Tua,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (4/10/2026).
Selain persoalan akses menuju pusat perbelanjaan, kondisi lalu lintas di kawasan tersebut juga dipengaruhi proyek pembangunan MRT Jakarta. Pramono menyebut pekerjaan MRT di permukaan ditargetkan dapat selesai pada 2027.
Dengan perkembangan proyek tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mempertimbangkan kembali relevansi penerapan ganjil genap di sejumlah kawasan.
“Dan untuk itu segera kami akan memutuskan mengenai kebijakan ganjil genap tersebut,” kata Pramono.
Ia menambahkan, penyelesaian pekerjaan MRT di permukaan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan apakah pembatasan kendaraan masih diperlukan di kawasan tersebut.
“Karena memang pekerjaan di permukaan untuk MRT mudah-mudahan sampai dengan 2027 itu sudah bisa terselesaikan. Sehingga dengan demikian apakah kebijakan ganjil genap itu masih perlu dilakukan atau enggak segera saya putuskan,” ujarnya.
Pengusaha Mal Keluhkan Penurunan Pengunjung
Sebelumnya, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DPD DKI Jakarta menyampaikan adanya dampak kebijakan ganjil genap terhadap aktivitas pusat perbelanjaan.
Ketua APPBI DPD DKI Jakarta Mualim Wijoyo mengatakan pembatasan kendaraan membuat jumlah pengunjung di sejumlah pusat belanja mengalami penurunan. Kondisi tersebut kemudian berpengaruh terhadap transaksi pedagang.
“Ya, itu benar. Sebetulnya yang terjadi adalah penurunan pengunjung, sehingga otomatis akan menurunkan transaksi pedagang di beberapa pusat belanja sehingga berakibat menurunnya pendapatan pedagang,” ujar Mualim, Jumat (2/10/2026).
Menurut Mualim, kondisi tersebut perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam evaluasi kebijakan ganjil genap. APPBI DPD DKI Jakarta berharap pemerintah memperhatikan kawasan yang berpotensi mengalami hambatan akses akibat pembatasan kendaraan.
“Sebetulnya dari APPBI DPD DKI menyampaikan pandangannya bahwa sebaiknya ada evaluasi, khususnya zona-zona yang berpotensi membuat terjadinya hambatan akses masyarakat pengguna area atau jalur tersebut,” katanya.
Mualim mencontohkan kawasan Salemba-Gunung Sahari yang dinilai dapat memberikan dampak terhadap aktivitas bisnis di Mangga Dua. Hal serupa juga disebut berpotensi terjadi di kawasan Harmoni hingga Stasiun Kota.
“Misal Salemba-Gunung Sahari akan berdampak ke area bisnis Mangga Dua dan Harmoni-Stasiun Kota,” ujarnya.
Karena itu, APPBI DPD DKI Jakarta berharap evaluasi ganjil genap tidak hanya melihat aspek kelancaran lalu lintas, tetapi juga mempertimbangkan kemudahan masyarakat mengakses pusat perbelanjaan serta keberlangsungan aktivitas ekonomi para pedagang.
