Tajuk.co, JAKARTA — Nilai investasi yang masuk ke Jakarta terus menunjukkan pertumbuhan. Hingga triwulan II 2026 atau periode Januari-Juni, realisasi investasi di Ibu Kota telah mencapai Rp173,6 triliun.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan capaian tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya kepercayaan dunia usaha terhadap Jakarta.
Menurut Pramono, realisasi investasi Jakarta mengalami peningkatan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, nilainya masih berada di angka Rp103,3 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp270,9 triliun sepanjang 2025.
“Hingga triwulan II 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp173,6 triliun atau berkontribusi 17,2 persen terhadap total investasi nasional. Pada periode yang sama, ekonomi Jakarta tumbuh 5,52 persen,” ujar Pramono di Hotel The Westin, Jakarta Selatan, Senin (14/9/2026).
Ia menilai pertumbuhan investasi tersebut tidak terlepas dari upaya Pemprov DKI menciptakan iklim usaha yang lebih terbuka dan memberikan kepastian kepada pelaku usaha.
Berbagai pembenahan dilakukan, antara lain melalui peningkatan transparansi pelayanan, penyederhanaan proses perizinan, serta pemberian kepastian waktu dalam penyelesaian layanan.
Salah satu kebijakan tersebut dituangkan melalui Pergub Nomor 11 Tahun 2026. Aturan itu memberikan kepastian waktu untuk sejumlah proses perizinan, termasuk Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), yang ditargetkan selesai paling lama 15 hari.
Pramono mengatakan pembangunan Jakarta sebagai kota global tidak selalu dimulai dari kebijakan berskala besar. Menurutnya, pembenahan persoalan mendasar yang langsung dirasakan masyarakat dan pelaku usaha juga menjadi bagian penting dari proses tersebut.
“Sebagai gubernur, saya melakukan berbagai terobosan untuk bisa mencapai 50 besar kota global dunia. Sebenarnya, kita menyelesaikan berbagai hal dari yang kecil,” tuturnya.
Selain membenahi sistem perizinan, Pemprov DKI juga membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. Melalui pola kemitraan tersebut, pembangunan kota diharapkan tidak seluruhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Pramono, keterlibatan dunia usaha membutuhkan fondasi berupa kepercayaan. Karena itu, transparansi tata kelola pemerintahan, kepastian pelayanan publik, dan ruang bagi inovasi menjadi bagian yang terus diperkuat.
“Kami berkomitmen untuk terus memastikan Jakarta menjadi rumah yang nyaman bagi seluruh pelaku usaha untuk tumbuh dan berkontribusi dalam pembangunan kota,” jelasnya.
Pramono juga memberikan apresiasi kepada pelaku usaha dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang ikut memperkuat ekosistem investasi di Jakarta melalui penyelenggaraan JIA 2026.
Ia menekankan investasi yang masuk tidak hanya diukur dari besarnya nilai modal, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat. Investasi diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan, mendorong inovasi, meningkatkan kesejahteraan, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
“Jakarta harus benar-benar bersiap menjadi kota global yang hijau dan tangguh. Yang tidak kalah penting adalah membangun kepercayaan publik atau trust,” tegas Pramono.
Menjelang 500 tahun Jakarta, Pramono mengajak pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas bisnis, dan masyarakat untuk memperkuat kerja sama dalam membangun Ibu Kota.
Ia optimistis kolaborasi berbagai pihak dapat membuat Jakarta semakin aman, nyaman, transparan, terbuka, dan memiliki daya saing sebagai salah satu tujuan investasi yang dipercaya dunia.
“Semoga penghargaan JIA 2026 ini menjadi motivasi bagi pelaku usaha untuk terus berinovasi, mengembangkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan berdaya saing, serta memperkuat kontribusi dalam mendorong kemajuan Jakarta,” pungkasnya.
