Tajuk.co JAKARTA — Penataan kawasan permukiman dan revitalisasi rumah susun (rusun) di Jakarta diharapkan tidak hanya berorientasi pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat.
Untuk itu, Komisi D DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) mengintegrasikan pembangunan fisik dengan pemberdayaan ekonomi serta pemenuhan kebutuhan sosial warga dalam alokasi anggaran RP1,5 triliun pada rancangan APBD 2027.
” Kita mau wilayah itu selain ditata, masyarakatnya juga bisa naik kelas,” ujar Yuke.
Karena itu, Komisi D meminta agar program penataan kampung kumuh dievaluasi secara menyeluruh. Pembangunan fasilitas lingkungan perlu berjalan beriringan dengan program pemberdayaan agar warga tidak hanya menikmati lingkungan yang lebih tertata, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Perhatian serupa diberikan terhadap revitalisasi rusun. Komisi D menilai pembenahan fasilitas harus memastikan seluruh penghuni memperoleh akses yang setara, termasuk penyandang disabilitas. Dinas PRKP diminta menginventarisasi rusun yang fasilitasnya belum ramah disabilitas sebagai dasar penyusunan prioritas perbaikan.
“Jadi kita juga minta list-nya mana yang memang belum ramah disabilitas,” kata Yuke.
Selain pembenahan fasilitas, Komisi D juga mendorong agar rusun menjadi ruang pemberdayaan bagi penghuninya. Salah satunya melalui kesempatan kerja bagi warga, termasuk penyandang disabilitas, sebagai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) maupun petugas keamanan di lingkungan rusun.
Di sisi lain, persoalan tunggakan sewa unit rusun juga menjadi perhatian. Yuke menilai penanganannya perlu dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi penghuni. Bagi warga yang mengalami kesulitan keuangan, mekanisme pembayaran secara mencicil dapat menjadi solusi. Sementara itu, penghuni yang secara ekonomi mampu tetapi menyalahgunakan fasilitas rusun bersubsidi perlu ditindak sesuai ketentuan.
Untuk memperluas dukungan terhadap pembenahan fasilitas rusun, Komisi D juga mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjajaki sinergi dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Skema tersebut diharapkan dapat melengkapi keterbatasan kemampuan anggaran daerah.
Tak kalah penting, peningkatan kualitas sumber daya manusia penghuni rusun perlu menjadi bagian dari program berkelanjutan. Melalui pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi, warga diharapkan memiliki kesempatan meningkatkan pendapatan dan kemandirian sehingga tidak selamanya bergantung pada hunian bersubsidi.
“Sangat bagus untuk menambal kekurangan dari APBD atau dari fiskal kita,” tegas Yuke.
