Tajuk.co, PURWAKARTA – Banyumas masih menempatkan penanganan stunting sebagai salah satu agenda penting dalam penyusunan RKPD Kabupaten Banyumas 2027. Pemerintah daerah menempatkan persoalan tersebut dalam kerangka pembangunan manusia yang tidak hanya berkaitan dengan intervensi kesehatan dan gizi, tetapi juga beririsan dengan akses air bersih, sanitasi, rumah layak huni, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
Menurut Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setya Ari Nugroho, pendekatan tersebut perlu terus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Sebab, persoalan yang memengaruhi tumbuh kembang anak berada pada banyak sektor dan tidak seluruhnya berada dalam kewenangan satu pemerintah daerah.
“Saya melihat arah kebijakan Banyumas sudah menempatkan stunting dalam perspektif yang lebih luas. Ini yang perlu kita kuatkan bersama. Stunting bukan hanya persoalan layanan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana keluarga mendapatkan air bersih, tinggal di rumah yang layak, memperoleh pangan bergizi, mendapatkan pendidikan dan memiliki ketahanan ekonomi,” ujar Ari.
Sebagai bagian dari lembaga legislatif Jawa Tengah, Ari mengatakan perannya bukan menggantikan program pemerintah kabupaten, melainkan memperkuat konektivitas kebijakan dan aspirasi daerah dengan kebijakan pemerintah provinsi.
“DPRD provinsi memiliki ruang untuk mengawal agar kebutuhan masyarakat di daerah dapat menjadi perhatian dalam kebijakan provinsi. Karena itu, aspirasi Banyumas harus kita bawa dalam kerangka sinergi. Apa yang menjadi prioritas kabupaten perlu kita lihat keterkaitannya dengan program dan kewenangan provinsi,” katanya.
Menurutnya, pendekatan tersebut penting karena sejumlah persoalan pendukung pencegahan stunting memiliki dimensi lintas pemerintahan.
Air bersih dan sanitasi, misalnya, berkaitan dengan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Rumah layak huni berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi keluarga. Sementara pendidikan dan pemberdayaan ekonomi berpengaruh terhadap pengetahuan, kemampuan pengasuhan serta daya beli keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan kesehatan anak.
Karena itu, Ari mendorong agar sinergi kebijakan tidak berhenti pada koordinasi administratif, tetapi diarahkan pada keluarga yang menjadi sasaran akhir pembangunan.
“Yang harus kita lihat pada akhirnya adalah keluarga. Apakah ibu mendapatkan layanan kesehatan yang baik? Apakah anak mendapatkan makanan bergizi? Apakah rumahnya sehat? Apakah tersedia air bersih dan sanitasi? Apakah orang tua memiliki kemampuan ekonomi yang cukup? Kalau kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu secara bersama-sama, kita sedang memperkuat pencegahan stunting sekaligus meningkatkan kualitas hidup keluarga,”ujarnya.
Dorong Intervensi Provinsi yang Memperkuat Prioritas Daerah
Ari mengatakan pemerintah provinsi memiliki peran strategis untuk memperkuat kapasitas dan program yang menjadi kewenangannya, terutama pada sektor yang bersinggungan dengan kebutuhan masyarakat di kabupaten.
Karena itu, ia mendorong agar hasil pemetaan kebutuhan Banyumas dapat menjadi bahan dalam sinkronisasi perencanaan dan penganggaran provinsi, terutama pada program yang berkaitan dengan kesehatan, infrastruktur dasar, air bersih, sanitasi, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
“Jangan sampai kabupaten mempunyai prioritas, provinsi mempunyai prioritas, tetapi keduanya berjalan sendiri. Justru yang perlu kita bangun adalah titik temu. Ketika kebutuhan Banyumas jelas, kita lihat mana yang menjadi kewenangan kabupaten, mana yang dapat diperkuat provinsi, dan mana yang membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun pihak lain,” tutur Ari.
Ia juga menekankan pentingnya penggunaan data yang sama dalam menentukan sasaran intervensi.
Menurutnya, keluarga yang menghadapi persoalan stunting sering kali beririsan dengan persoalan lain seperti kemiskinan, kerawanan pangan, kondisi rumah yang kurang layak, keterbatasan air bersih maupun akses layanan dasar.
“Satu keluarga bisa menghadapi beberapa persoalan sekaligus. Karena itu jangan sampai satu dinas hanya melihat dari sisi kesehatan, dinas lain melihat dari sisi kemiskinan, sementara persoalan rumah dan air bersih berjalan sendiri. Data harus kita satukan sehingga intervensinya juga bisa lebih tepat,” katanya.
Ketahanan Keluarga Menjadi Titik Temu
Ari melihat konsep ketahanan keluarga dapat menjadi titik temu berbagai kebijakan tersebut. Menurutnya, keluarga yang sehat bukan hanya keluarga yang mampu mencegah penyakit, tetapi juga keluarga yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, mengasuh anak dengan baik, menghadapi tekanan ekonomi dan menciptakan lingkungan tumbuh kembang yang aman.
“Kalau kita berbicara tentang ketahanan keluarga, sebenarnya banyak kebijakan bertemu di sana. Kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi semuanya pada akhirnya bermuara pada kemampuan keluarga memberikan kehidupan yang layak bagi anak,” ujarnya.
Karena itu, Ari berharap pembahasan RKPD Banyumas 2027 dapat terus dikawal melalui komunikasi dan sinergi antarpemerintahan.
“Saya ingin aspirasi masyarakat Banyumas tidak berhenti menjadi usulan di tingkat kabupaten. Kalau ada kebutuhan yang memiliki dimensi kewenangan provinsi, itu harus kita perjuangkan melalui ruang kebijakan yang tersedia di Jawa Tengah. Prinsipnya bukan mengambil alih, tetapi memperkuat dan menyambungkan,” tegasnya.
Menurut Ari, keberhasilan pembangunan manusia tidak dapat diukur hanya dari turunnya satu angka indikator.
“Ketika anak tumbuh sehat, rumah keluarganya layak, air bersih tersedia, orang tuanya memiliki penghasilan dan memahami pengasuhan, serta akses pendidikan dan layanan kesehatan semakin baik, di situlah kita melihat pembangunan benar-benar memberikan manfaat. Stunting menjadi salah satu indikator, tetapi tujuan akhirnya adalah keluarga dan anak-anak Banyumas yang semakin sehat dan memiliki masa depan,” pungkasnya.
