PADANG — Konferensi Republik digelar di Universitas Andalas, Padang, Senin (31/8/2026), dengan tajuk “Menatah Republik Konstitusional Sebenarnya”. Konferensi Republik di Padang merupakan kelanjutan dari Konferensi Republik di Yogyakarta dan Konsolidasi Nasional di Jakarta.
Agenda di Yogyakarta sebelumnya menghasilkan tiga tuntutan: kembalikan kedaulatan masyarakat sipil, bangun formasi baru republik untuk memulihkan kepercayaan publik, dan satukan seluruh kekuatan sipil.
Konferensi Republik di Padang yang dipimpin oleh Presidium Feri Amsari, Khoirunnisa Nur Agustyati, dan Fadli Ramadhanil, menerjemahkan tuntutan di Jogja ke tiga pertanyaan,yaitu siapa yang layak memimpin, apakah negara punya kapasitas mengurus ekonomi, dan apakah ruang sipil masih diberi tempat untuk hidup.
Tiga pertanyaan tersebut sepanjang forum jadi pemantik yang pada akhirnya berakhir pada lima seruan kepada pengurus negara, yaitu:
Pertama, Tegakkan mekanisme seleksi kepemimpinan berbasis rekam jejak dan etika, bukan kedekatan dengan kekuasaan. Kedua, pulihkan kapasitas negara mengelola ekonomi, bukan sekadar mengganti program setiap kali kekuasaan berpindah tangan.
Ketiga, hentikan perluasan militerisme ke ruang sipil. Keempat, Hentikan transaksionalisme negatif dalam pemerintahan, dan lindungi mereka yang menolak diam.
Dan kelima, jadikan masyarakat sipil pilar kunci penyelenggaraan republik, bukan sekadar peserta ketika diundang.
