Tajuk,co PRISTINA – Parlemen Kosovo menyetujui pemerintahan baru pimpinan Penjabat Perdana Menteri Albin Kurti untuk mengakhiri tiga bulan kelumpuhan pemerintahan sekaligus membuka jalan bagi perselisihan konstitusional terkait kursi kepresidenan.
“Pemerintahan baru ini didukung oleh 62 anggota parlemen dari total 120 kursi majelis negara tersebut,” ungkap Ketua Parlemen Albulena Haxhiu, Minggu (13/9/2026).
Kosovo mengalami ketidakstabilan politik selama berbulan-bulan karena partai Vetëvendosje (Penentuan Nasib Sendiri) milik Kurti membutuhkan dukungan oposisi untuk mengamankan mayoritas dua pertiga yang diperlukan untuk memilih seorang presiden. Jika parlemen gagal memilih presiden baru, Kosovo harus menggelar pemilu sela (pemilu yang dipercepat) lagi, yang akan menjadi pemilu keempat hanya dalam kurun waktu dua tahun.
Saat ini belum jelas kapan pemungutan suara untuk pemilihan presiden akan dilaksanakan.
Partai Kurti selalu unggul dalam tiga pemilu legislatif yang digelar sejak Februari 2025, termasuk dua pemilu sela pada Desember 2025 dan Juni 2026. Namun, partai ini gagal mengumpulkan cukup dukungan untuk melantik jabatan presiden yang sebagian besar bersifat simbolis tersebut.
Krisis politik terkait pemilihan kepala negara ini diperkirakan akan terus berlanjut.
Pada akhir Agustus, Kurti mencapai kesepakatan dengan partai oposisi Liga Demokratik Kosovo (LDK), yang memiliki 18 anggota parlemen, untuk mendukung profesor hukum Bekim Sejdiu sebagai presiden baru negara itu. Namun sehari kemudian, enam anggota parlemen dari LDK menyatakan tidak akan mematuhi keputusan pemimpin mereka.
Mendalamnya kebuntuan domestik ini berkaitan erat dengan sikap keras Kurti terhadap negara tetangga, Serbia, yang telah memperburuk posisinya baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Partai-partai oposisi berulang kali menyalahkan Kurti karena menjauhkan sekutu tradisional Kosovo di Barat melalui tindakan sepihak di wilayah utara yang didominasi etnis Serbia, sehingga membuat oposisi enggan bekerja sama dengan pemerintahannya.
Amerika Serikat dan Uni Eropa sebelumnya telah mendesak Kurti untuk mengambil tindakan guna meredakan ketegangan politik di Kosovo utara, menyusul bentrokan berdarah antara polisi Kosovo dan “formasi paramiliter” Serbia yang bersenjata.
Di luar keretakan diplomatik, dampak ini membawa konsekuensi ekonomi langsung. Kelumpuhan selama berbulan-bulan telah menghentikan reformasi legislatif yang diperlukan untuk integrasi Uni Eropa, yang mengancam akses Kosovo terhadap sejumlah dana pra-penyertaan modal.
