Tajuk.co, JAKARTA — Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemerintah berkomitmen mempertahankan kredibilitas dan keberlanjutan fiskal Indonesia melalui disiplin anggaran, kebijakan yang konsisten, serta komunikasi terbuka dengan pasar.
Pernyataan tersebut disampaikan Suahasil dalam wawancara program Insight with Haslinda Amin di Bloomberg TV, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Menurut Suahasil, kredibilitas fiskal Indonesia telah dibangun dalam kurun waktu panjang. Karena itu, pemerintah akan terus menjaga kepatuhan terhadap aturan fiskal agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu menjalankan fungsinya secara optimal.
“Indonesia telah sangat kredibel dalam 20–25 tahun terakhir. Aturan fiskal kita tetap berlaku dan dari waktu ke waktu, kita perlu memperbarui komitmen untuk mematuhinya dan memastikan APBN terus menumbuhkan ekonomi, melindungi masyarakat, serta tetap kredibel dan sehat,” kata Suahasil.
Ia menjelaskan, kredibilitas fiskal tidak semata-mata diukur dari besaran angka dalam APBN. Menurutnya, kualitas kebijakan serta kemampuan pemerintah menjelaskan arah kebijakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan komunitas internasional juga menjadi faktor penting.
“Komunikasi adalah salah satu hal penting yang ditunggu masyarakat. Namun, hal penting lainnya adalah kualitas kebijakan. Bukan hanya angka APBN, tetapi yang lebih penting adalah apa tujuan dari kebijakan tersebut,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Suahasil juga menyoroti pentingnya menjaga disiplin terhadap ketentuan mengenai defisit fiskal. Batas defisit maksimal 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) disebut menjadi salah satu parameter dalam aturan perundang-undangan sekaligus memberikan sinyal mengenai kedisiplinan fiskal Indonesia kepada investor.
“Saat ini kami berkomitmen pada aturan defisit fiskal 3 persen dan maksimal rasio utang 60 terhadap PDB. Ini memberikan sinyal kepercayaan kepada pasar bahwa kami dapat terus menjalankannya,” tuturnya.
Untuk memperkuat stabilitas perekonomian, Kementerian Keuangan juga akan meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Suahasil menyebut koordinasi tersebut melibatkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Menurutnya, pertukaran informasi dan komunikasi antarotoritas menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia.
“Kita harus menunjukkan kepada para ekonom bahwa kita menjaga perekonomian ini. Kita memahami mandat masing-masing, bersedia berkoordinasi dan berkomunikasi, serta konsisten dengan mandat masing-masing dan di waktu yang bersamaan memastikan arus pertukaran informasi terus mengalir,” katanya.
Suahasil menegaskan pengelolaan APBN ke depan akan tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama lintas institusi, termasuk dengan pemerintah daerah, agar pengelolaan fiskal nasional dapat berjalan secara terkoordinasi.
“Untuk melakukan itu, saya akan bekerja sangat erat dengan setiap institusi di Indonesia. Kami bekerja sama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, itu juga sangat penting, kemudian kita mengelola Indonesia tentu bukan hanya dari pemerintah pusat, tetapi juga dengan berbicara dengan banyak pemerintah daerah,” pungkasnya.
