Tajuk.co, JAKARTA — Pemerintah mengubah arah kebijakan pengembangan sumber daya manusia dengan memfokuskan sebagian besar beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada bidang sains dan teknologi. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi untuk mempercepat industrialisasi dan membawa Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2026 di Jakarta, Minggu (28/6).
Purbaya menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga menjadi penggerak lahirnya talenta unggul, penguatan riset, dan inovasi yang mampu meningkatkan daya saing nasional.
“Melalui forum KSTI ini, pemerintah mengajak perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia industri untuk memperkuat kolaborasi dalam menghasilkan kebijakan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional,” ujar Purbaya.
Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah perubahan komposisi beasiswa LPDP mulai tahun 2026. Pemerintah menetapkan sekitar 80 persen alokasi beasiswa akan diarahkan pada bidang **Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM)** serta sektor-sektor strategis seperti pangan, energi, kesehatan, digitalisasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence), semikonduktor, hilirisasi, maritim, dan manufaktur maju.
Menurut Purbaya, pembangunan ekonomi jangka panjang tidak cukup hanya mengandalkan investasi, tetapi juga harus ditopang oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta industri yang mampu menghasilkan nilai tambah.
“Untuk mencapai target tersebut, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus didukung oleh pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, serta tumbuhnya wirausaha dan perusahaan rintisan berbasis inovasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, penguatan pendidikan STEM juga perlu dipadukan dengan ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi agar perkembangan teknologi tetap menghasilkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan akan terus menjaga kondisi APBN tetap sehat dan kredibel agar mampu menjalankan fungsi sebagai penyangga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong investasi dan produktivitas nasional.
“Pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang adaptif, sehingga APBN mampu melindungi masyarakat dari berbagai risiko global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” kata Purbaya.
Menutup paparannya, Menteri Keuangan mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha hingga masyarakat, untuk memperkuat kolaborasi sehingga APBN benar-benar menjadi instrumen yang mampu melahirkan talenta unggul, memperkuat inovasi, dan mempercepat industrialisasi menuju Indonesia Emas 2045.
