Tajuk.co, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) masih mengkaji rencana penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa yang berasal dari keluarga mampu, khususnya kelompok desil 8 hingga 10. Kajian tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola program sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Kepala BGN Trenggono mengatakan wacana tersebut memang telah dibahas, namun hingga kini belum menjadi keputusan final. Menurutnya, hasil kajian akan diumumkan setelah proses evaluasi selesai.
“Memang sudah ada wacana, tapi masih kami kaji lagi. Nanti hasilnya akan disampaikan setelah kajian selesai,” ujar Trenggono usai mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (17/7).
Ia menambahkan Presiden Prabowo memberikan waktu maksimal satu bulan kepada BGN untuk melakukan pembenahan tata kelola program MBG. Fokus utama pemerintah adalah memastikan bantuan diterima oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan Presiden menginstruksikan agar penerima manfaat MBG diprioritaskan bagi masyarakat dari kelompok ekonomi bawah, terutama yang tinggal di daerah tertinggal serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi.
Menurut Agustina, peserta didik dari keluarga yang dinilai sudah mampu secara ekonomi dapat tidak lagi menjadi penerima manfaat apabila hasil kajian menunjukkan kebijakan tersebut lebih tepat sasaran.
Namun demikian, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi di lapangan, terutama pada sekolah yang siswanya berasal dari latar belakang ekonomi yang beragam.
Agustina menjelaskan, apabila dalam satu sekolah terdapat siswa dari kelompok ekonomi bawah dan atas secara bersamaan, pemerintah harus memperhatikan dampak psikologis apabila hanya sebagian siswa yang menerima manfaat MBG.
“Jangan sampai ada yang menerima dan ada yang tidak. Aspek psikologis anak juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan,” ujarnya.
Karena itu, BGN masih melakukan pendalaman terhadap berbagai aspek sebelum menetapkan skema baru penyaluran Program Makan Bergizi Gratis. Hasil kajian tersebut ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan sesuai arahan Presiden.
