Tajuk.co, JAKARTA – Transformasi Jakarta menuju kota global tidak hanya diukur dari hadirnya gedung-gedung pencakar langit, jaringan transportasi modern, atau proyek infrastruktur berskala besar. Bagi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, ukuran keberhasilan sebuah kota terletak pada kemampuannya menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warganya melalui tata kelola yang profesional, pembiayaan yang inovatif, serta pembangunan yang inklusif.
Dalam paparannya, Pramono menegaskan bahwa Jakarta sedang diarahkan menjadi kota yang nyaman, aman, dan memiliki daya saing internasional tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput. Menurutnya, perjalanan menuju kota global membutuhkan keberanian untuk mengadopsi model pembiayaan baru sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
Pendekatan tersebut mulai terlihat dari berbagai indikator pembangunan yang berhasil dicapai selama masa kepemimpinannya. Salah satunya adalah percepatan penataan kawasan permukiman melalui pelibatan masyarakat, mulai dari PKK, Dasa Wisma, hingga kader Jumantik. Pendekatan berbasis komunitas ini menghasilkan penurunan signifikan jumlah Rukun Warga (RW) yang masuk kategori kumuh, dari 445 wilayah menjadi 221 wilayah.
Bagi Pramono, capaian tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan perkotaan tidak selalu harus dimulai dari proyek-proyek bernilai besar. Perubahan yang berkelanjutan justru lahir dari pembenahan lingkungan secara konsisten dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, performa ekonomi Jakarta juga menunjukkan ketahanan yang kuat. Pertumbuhan ekonomi ibu kota tercatat mencapai 5,59 persen dengan kontribusi sekitar 16,67 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Posisi tersebut semakin menegaskan Jakarta sebagai mesin utama penggerak ekonomi Indonesia.
Pramono menilai pencapaian tersebut didukung oleh kebijakan fiskal yang lebih akomodatif. Alih-alih meningkatkan beban pajak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih memberikan berbagai insentif guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi tetap bergerak.
Salah satu kebijakan yang mendapat perhatian adalah penyediaan layanan transportasi umum gratis pada momen-momen tertentu, termasuk peringatan Hari Ulang Tahun Jakarta. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan mobilitas warga, tetapi juga terbukti mendorong lonjakan kunjungan ke berbagai destinasi wisata, seperti Ragunan, Ancol, dan museum-museum di Jakarta. Beberapa museum bahkan mencatat jumlah pengunjung tertinggi dalam sejarah operasionalnya hanya dalam satu hari.
Peningkatan aktivitas wisata tersebut menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi berbagai sektor ekonomi, mulai dari industri perhotelan, restoran, pusat perbelanjaan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Strategi ini menunjukkan bagaimana kebijakan publik dapat dirancang untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas tanpa harus mengandalkan stimulus fiskal yang bersifat konvensional.
Di sisi pembiayaan, Pramono memperkenalkan salah satu agenda transformasi paling strategis, yakni rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun. Instrumen ini diproyeksikan menjadi sumber pembiayaan alternatif bagi pembangunan Jakarta sekaligus menandai langkah baru dalam modernisasi keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
Dengan fundamental ekonomi Jakarta yang dinilai kuat, Pramono optimistis obligasi daerah tersebut akan memperoleh respons positif dari pasar. Keberhasilan penerbitan instrumen ini diyakini tidak hanya memperluas sumber pendanaan pembangunan, tetapi juga memperkuat kredibilitas Jakarta sebagai pemerintah daerah yang mampu mengelola pembiayaan secara modern dan berkelanjutan.
Transformasi tata kelola juga menjadi fokus penting dalam strategi tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) agar memiliki standar tata kelola yang setara dengan perusahaan publik sebelum memasuki pasar modal.
Pramono menegaskan bahwa profesionalisme harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan BUMD. Seluruh proses seleksi direksi maupun komisaris harus bebas dari intervensi politik dan mengedepankan kompetensi. Menurutnya, hanya perusahaan daerah yang dikelola secara profesional yang mampu meningkatkan kinerja, menciptakan nilai tambah bagi masyarakat, serta memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah.
Apabila rencana penawaran saham perdana (IPO) BUMD di Bursa Efek Indonesia terealisasi, langkah tersebut akan menjadi tonggak penting dalam reformasi tata kelola perusahaan daerah sekaligus membuka babak baru pembiayaan pembangunan Jakarta.
Melalui kombinasi antara pembangunan berbasis masyarakat, kebijakan fiskal yang pro-pertumbuhan, inovasi pembiayaan, serta reformasi tata kelola, Jakarta tengah membangun fondasi untuk mempertahankan perannya sebagai pusat ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisinya sebagai kota global yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.
