Tajuk.co, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menyiapkan strategi pembiayaan baru untuk mempercepat transformasi ibu kota menjadi kota global. Di tengah keterbatasan ruang fiskal dan pemangkasan anggaran, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memilih mengandalkan skema pembiayaan kreatif, mulai dari penerbitan obligasi daerah hingga membuka peluang badan usaha milik daerah (BUMD) melantai di pasar modal.
Gagasan tersebut mengemuka dalam sebuah forum diskusi yang mengangkat tema “Mendanai Masa Depan: Strategi Fiskal Mandiri Menuju Jakarta Global.” Diskusi tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan ekonomi, regulator pasar modal, serta pelaku usaha.
Pramono menegaskan bahwa pembangunan Jakarta bukan semata-mata membangun infrastruktur fisik, melainkan menciptakan kota yang nyaman, aman, inklusif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warganya. Transformasi menuju kota global, menurutnya, membutuhkan keberanian menghadirkan inovasi pembiayaan, tata kelola yang profesional, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Dengan strategi tersebut, Jakarta diharapkan mampu mempertahankan posisinya sebagai pusat ekonomi nasional sekaligus meningkatkan daya saingnya di tingkat internasional. Pramono juga menegaskan, pembangunan Jakarta tidak bisa lagi hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, kota metropolitan dengan aktivitas ekonomi terbesar di Indonesia membutuhkan sumber pembiayaan yang lebih inovatif agar pembangunan tetap berjalan meski ruang fiskal semakin terbatas.
Ia menilai pembiayaan kreatif menjadi kebutuhan mendesak, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, sekaligus menjaga daya saing Jakarta di tingkat global.
Beberapa opsi yang disiapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meliputi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama penerimaan daerah, penerbitan obligasi daerah (municipal bond) untuk menarik investasi dari pasar keuangan, serta pengembangan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan berbasis syariah.
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang bagi badan usaha milik daerah (BUMD) untuk melakukan penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia guna memperkuat permodalan dan meningkatkan transparansi serta profesionalisme pengelolaan perusahaan daerah.
Pramono mengungkapkan, pemerintah daerah sempat menghadapi pemotongan anggaran sekitar Rp15 hingga Rp16 triliun. Namun kondisi tersebut tidak membuat program prioritas dihentikan. Menurutnya, sejak awal ia menginstruksikan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar tidak menjadikan pemangkasan anggaran sebagai alasan menurunnya kualitas pelayanan publik.
Prioritas utama tetap diberikan kepada program yang menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya sektor pendidikan dan perlindungan sosial. Di tengah tekanan fiskal, Pemprov DKI Jakarta memastikan berbagai program bantuan pendidikan tetap berjalan penuh.
Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) tetap disalurkan kepada sekitar 707 ribu pelajar, sementara Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) juga dipertahankan. Bahkan, cakupan bantuan pendidikan kini diperluas hingga jenjang magister (S2) dan doktor (S3).
Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menggagas program beasiswa bekerja sama dengan LPDP untuk membiayai puluhan mahasiswa berprestasi dari Jakarta. Langkah tersebut dinilai sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia.
Pramono juga memaparkan hasil penataan kawasan permukiman yang dilakukan sejak awal masa kepemimpinannya. Melalui pelibatan PKK, Dasa Wisma, hingga kader Jumantik, jumlah Rukun Warga (RW) yang masuk kategori kumuh berhasil ditekan secara signifikan.
Data terbaru menunjukkan jumlah RW kumuh turun dari 445 wilayah menjadi 221 wilayah. Menurutnya, perubahan tersebut membuktikan bahwa pembangunan kota tidak selalu harus dimulai dari proyek besar, tetapi juga dari pembenahan lingkungan masyarakat secara konsisten.
