Tajuk.co, SOLO — Pemasangan baliho ucapan ulang tahun ke-65 Presiden ke-7 RI Joko Widodo oleh Pemerintah Kota Solo menuai sorotan dari dua partai politik, yakni Gerindra dan PDI Perjuangan. Kedua partai tersebut sama-sama menyampaikan kritik kepada Wali Kota Solo, Respati Ardi.
Ketua DPC Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno mengaku kecewa dengan pemasangan baliho tersebut. Menurutnya, perlakuan serupa tidak diberikan saat Presiden Prabowo Subianto berulang tahun.
“Kenapa ketika Pak Prabowo kok tidak ada ucapan? Ini membuat saya juga agak kecewa sedikit dengan apa yang diberikan Mas Wali kepada Pak Jokowi, tetapi kenapa Pak Prabowo tidak ada. Padahal beliau juga menjadi kader Gerindra,” kata Ardianto.
Ia menyebut terdapat sekitar tujuh titik baliho ucapan selamat ulang tahun kepada Jokowi yang menggunakan identitas Pemerintah Kota Surakarta. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari kader Gerindra mengenai kebijakan pemerintah daerah.
Kritik serupa juga datang dari PDI Perjuangan. Anggota Komisi II DPRD Solo dari PDIP, Silvester Rony Kamtoro, mempertanyakan sumber pendanaan pemasangan baliho tersebut.
“Uang APBD kan pasti harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi, golongan atau per orangan,” ujarnya.
Silvester menilai pemerintah daerah harus memberikan penjelasan terkait penggunaan anggaran apabila memang baliho tersebut menggunakan fasilitas pemerintah.
Menanggapi polemik yang berkembang, Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan pemasangan baliho dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa Jokowi selama memimpin Kota Solo.
“Ini apresiasi dari Pemkot Solo terhadap beliau, Wali Kota ke-16 dan Presiden ke tujuh Republik Indonesia. Semoga beliau terus menginspirasi kami semua yang bertugas saat ini,” kata Respati.
Saat ditanya mengenai kritik dari Partai Gerindra, Respati memberikan jawaban singkat.
“Masalah dari Pak Ketua kemarin, pokoknya saya salah. Siap salah,” ujarnya.
Polemik baliho ulang tahun Jokowi tersebut kini menjadi perhatian publik di Solo karena melibatkan dua partai besar yang justru kompak mengkritik kebijakan Pemerintah Kota Surakarta.
